Minggu, 18 Okt 2026
light_mode

Tagihan Hiburan Malam Rp401 Juta Seret Oknum PPK BPJN Maluku, Dilaporkan ke Polisi

  • calendar_month 10 jam yang lalu
  • visibility 9
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

AMBON,-DEMAL; Dugaan skandal mengejutkan kembali mengguncang lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku. Seorang oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial EH, terseret dalam kasus tagihan tempat hiburan malam di Kota Ambon yang nilainya fantastis, mencapai Rp401 juta lebih.

Informasi yang dihimpun, oknum PPK berinisial EH diduga kerap mendapatkan fasilitas hiburan mewah dari pihak kontraktor yang menangani proyek kakap di bawah kendalinya.

Salah satunya dari seseorang berinisial H, yang berafiliasi dengan PT.Mutu Utama Konstruksi (MUK).

Dugaan bill tagihan salah satu PPK di BPJN Maluku pada salah satu tempat hiburan malam.(foto/ist)

Lantaran tagihan ratusan juta tersebut tak kunjung dilunasi, pemilik tempat hiburan berinisial W akhirnya memilih menempuh jalur hukum.

“Coba lihat ini. Sudah lama, sudah dilaporkan ke Polresta Ambon,” ungkap seorang pengusaha dalam unggahan status whatsupnya beberapa waktu lalu.

Berdasarkan keterangan sumber, awalnya pihak PT MUK sempat berjanji akan melunasi utang tersebut hingga membuat laporan polisi sempat dicabut.

Namun, karena komitmen itu tak kunjung terealisasi, kasus ini kembali meledak.

Menariknya, di tengah mandeknya pembayaran, muncul kontraktor lain berinisial A yang mendadak bersedia mengambil alih dan melunasi sisa tagihan ratusan juta tersebut. Kehadiran A dinilai janggal dan sarat akan kepentingan terselubung.

“Ada yang muncul sebagai pahlawan kesiangan untuk melunasi. Sekarang muncul kontraktor berinisial A yang mau melunasi karena PPK (EH) ini sedang menangani paket pekerjaan kontraktor tersebut di Seram Bagian Timur (SBT),” beber sumber tersebut.

Kendati angka akumulatif tagihan yang beredar mencapai Rp401 juta, sumber tersebut menambahkan bahwa nilai utang yang secara langsung dikaitkan atas nama pribadi EH sebenarnya berkisar antara Rp19 juta hingga Rp20 juta. Perbedaan angka yang mencolok ini menyisakan teka-teki besar mengenai rincian utang dan siapa saja penikmat fasilitas mewah tersebut.(*)

  • Penulis: Editor

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mendagri Dorong Percepatan Tealisasi APBD 2025 untuk Ekonomi Daerah

    Mendagri Dorong Percepatan Tealisasi APBD 2025 untuk Ekonomi Daerah

    • calendar_month Kamis, 8 Mei 2025
    • visibility 416
    • 0Komentar

    JAKARTA-DM : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sesuai target untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal ini disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD 2025 yang digelar secara virtual bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia dari Kantor Pusat Kementerian Dalam […]

  • Berkedok Penegakan Hukum, Hartini Ungkap Oknum Pemesan Sianida

    Berkedok Penegakan Hukum, Hartini Ungkap Oknum Pemesan Sianida

    • calendar_month Kamis, 25 Sep 2025
    • visibility 1.123
    • 0Komentar

    AMBON.-DM ; Puluhan karung Sianida yang digrebek Ditreskrimus Polda Maluku kuat dugaan sisa dari bisnis haram yang selama ini melibatkan dua oknum Polisi, satu bertugas di Polres MBD dan satunya oknum Ditpolairud Maluku. “Jumlah keseluruhan itu 300 karton, (digrebek) itu sisa,” kata Hartini pemilik ruko yang digrebek polisi, Kamis, 25 September 2025. Hartini yang kini […]

  • Pemkot  Tual Siap Ekspor 15 Ton Ikan Segar  Langsung Ke Vientam

    Pemkot  Tual Siap Ekspor 15 Ton Ikan Segar  Langsung Ke Vientam

    • calendar_month Minggu, 4 Mei 2025
    • visibility 420
    • 0Komentar

    TUAL-DM: Sebanyak 15 ton ikan segar asal Kota Tual siap diekspor pekan depan ke Vietnam langsung dari Tual. Ikan yang akan diekspor terdiri dari jenis Ikan Kerapu, Ikan Angola, Ikan Tuna, Ikan Kakap, semuanya merupakan hasil tangkapan nelayan Tual dengan nilai jual sebesar Rp3,3 miliar (kurs 16.850). Untuk mendukung kelancaran proses ekspor perdana tahun 2025 […]

  • Nilai Tertinggi Tak Diangkat, Kades Lisabata Digugat ke PTUN Ambon

    Nilai Tertinggi Tak Diangkat, Kades Lisabata Digugat ke PTUN Ambon

    • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
    • visibility 167
    • 0Komentar

    SERAM BAGIAN BARAT,-DEMAL; Mar’ie Apif Hatala menggugat Kepala Desa (Kades) Lisabata, Lauhin Kolly ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon karena menggantikannya dengan calon staf desa yang memiliki nilai lebih rendah. Keputusan Lauhin itu dianggap Apif cacat hukum dan mengebiri hak individunya. Materi gugatan yakni Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Lisabata Nomor: 141.3-05/SK/KD-LSB/2026 tentang Pengangkatan […]

  • AJI Indonesia Kutuk Pembantaian Jurnalis oleh Israel

    AJI Indonesia Kutuk Pembantaian Jurnalis oleh Israel

    • calendar_month Selasa, 12 Agt 2025
    • visibility 519
    • 0Komentar

    AMBON-DM : Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengutuk keras pembunuhan lebih dari 170 jurnalis oleh tentara Israel. Terbaru, militer Israel melakukan serangan terarah ke pekerja media di Jalur Gaza–termasuk serangan mematikan di dekat Rumah Sakit al-Shifa, Gaza. Ketua Umum AJI Indonesia Nany Afrida menegaskan, insiden tragis ini menambah panjang daftar kekerasan sistematis yang menargetkan jurnalisyang […]

  • Bahas RUU Provinsi Kepulauan di Senayan, Presiden Tunjuk Delapan Menteri

    Bahas RUU Provinsi Kepulauan di Senayan, Presiden Tunjuk Delapan Menteri

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • visibility 654
    • 0Komentar

      JAKARTA.- DEMAL ; Kolaborasi dua senator asal Maluku Bisri As Shiddiq Latuconsina dan Novita Anakota untuk menggolkan ulang Rancangan Undang-undang tentang Provinsi Kepulauan di Parlemen Senayan menarik perhatian Presiden Prabowo. Bisri merupakan wakil dari Provinsi Maluku di Komite I DPD-RI, yang membidangi urusan Otonomi Daerah, Hubungan Pusat dan Daerah serta masalah politik, hukum dan […]

expand_less