Senin, 27 Apr 2026
light_mode

Polemik Rp2 M Lebih Dana Hiba “Nita” di SMA Pertiwi

  • calendar_month Sel, 10 Jun 2025
  • visibility 1.286
  • comment 0 komentar

AMBON- DM : Sekolah Menengah Atas (SMA) Pertiwi sukses menggaet kepercayaan Pemerintah Provinsi Maluku.

Sekolah dibawah asuhan Yayasan Pendidikan Cristina Martha Tiahahu ini pun kabarnya mendapatkan kucuran dana segar senilai Rp2,5 dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Maluku tahun anggaran 2025.

Anggaran ini konon bagian dari alokasi dana hibah aspirasi milik Nita Bin Umar, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, asal Partai Amanat Nasional yang “dititipkan” pada Pagu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. 

Nita Bin Umar memang bukan sembarang politisi, dia adalah istri Sekda Maluku Sadali Lie, saat ini duduk sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku yang membidangi urusan pengelolaan sumber daya alam. 

Mengingat kapasitasnya sebagai istri Sekda, maka dalam Yayasan Pendidikan Cristina Martha Tiahahu, Nita Bin Umar adalah ketua dari Yayasan tersebut. 

Uang yang dihibakan untuk SMA Pertiwi ini akan digunakan untuk kepentingan pembayaran intensip para gurunya. Setidaknya ada 25 guru yayasan yang mendapatkan intesip dari anggaran ini. Setiap guru akan menerima Rp13 juta intensip sejak Januari-Mei 2025 yang tertunggak. Setiap bulan intensip guru yayasan adalah Rp2,6 juta. 

Pendistribusian dana  ini kemudian menjadi polemik, setelah percakapan salah satu guru SMA Pertiwi dan WJL oknum operator di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku bocor ke publik pekan kemarin.

Dalam percakapan itu, WJL meminta supaya uang Rp12 juta dikirimkan kembali kepadanya, dan sisakan Rp1 juta saja.

WJL yang dikonformasi awak media tentang percakapannya bersama salah satu guru belum merespon. 

Begitupun Ketua Yayasan sekaligus anggota DPRD Maluku Nita Bin Umar, belum membalas upaya konformasi awak media.

Sementara Kepala Sekolah SMA Pertiwi juga belum sempat ditemui.

“ Bapak lagi rapat di Dinas, kalau bisa besok balik saja,” ketus Humas SMA Pertiwi Ambon.

Sekadar tahu, Yayasan Pendidikan Martha Tiahahu telah berdiri sejak 80-an, Yayasan ini merupakan unit dari Dharma Wanita Setda Maluku. 

Sesuai Surat Keputusan terbaru yang ditandatangani Nita Bin Umar 4 Maret 2024 sebagai ketua yayasan. Pembinanya adalah Gubernur Maluku, penasehat adalah Istri Gubernur Maluku. Susunanya terdiri dari Wakil Ketua,  dua sekretaris dan dua bendahara serta tiga bidang yang terbagi dalam Pendidikan, Kehumasan, dan Sarana Prasarana. 

Saat ini  ada empat jenjang pendidikan dibawah asuhan Yayasan Pendidikan Christina Martha Tiahahu, TK Pertiwi, SD Pertiwi, SMP dan SMA Pertiwi. (*)

Editor : Abd Karim 

Tags

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jamin Keamanan Pangan Ramadan, Pemkab Malteng dan BPOM Gelar Sidak Pasar

    Jamin Keamanan Pangan Ramadan, Pemkab Malteng dan BPOM Gelar Sidak Pasar

    • calendar_month Jum, 6 Mar 2026
    • visibility 7
    • 0Komentar

      MALUKU TENGAH,-DEMAL ; Guna menjamin keamanan konsumsi masyarakat selama bulan suci Ramadan hingga menjelang Idul Fitri, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Ambon menggelar inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah titik distribusi pangan. Wakil Bupati Maluku Tengah, Mario Lawalata, memimpin langsung jalannya sidak yang menyasar pasar tradisional, pasar modern, sentra […]

  • BRIN Hibakan Asetnya Untuk Pembak Malra

    BRIN Hibakan Asetnya Untuk Pembak Malra

    • calendar_month Sen, 21 Jul 2025
    • visibility 188
    • 0Komentar

    JAKARTA-DM; Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) secara resmi telah menyerahkan beberapa aset berupa lahan dan bangunan yang selama ini dikelolah, kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Jumat 18 Juli 2025. Aset yang diserahkan meliputi bangunan kantor eks-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan luas lahan 4.954 meter persegi. Penyerahan ini diawali dengan Penandatanganan Berita Acara Serah […]

  • Senator Bisri Komit Kawal RUU Perlindungan Masyarakat Adat dan RUU Daerah Kepulauan

    Senator Bisri Komit Kawal RUU Perlindungan Masyarakat Adat dan RUU Daerah Kepulauan

    • calendar_month Sel, 13 Jan 2026
    • visibility 416
    • 0Komentar

    AMBON.-DEMAL ; Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah mengajukan sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU) untuk disahkan sebagai produk hukum baru, diantaranya RUU Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan RUU Daerah Kepulauan. Anggota Komite I DPD RI Bisri As Shiddiq Latuconsina menyatakan, pihaknya sangat konsen memperjuangan kedua RUU terebut supaya dapat dibahas dan disahkan menjadi Undang-undang pada tahun […]

  • Pengguna Armada Optimis MRT Bawa Perubahan di PD Panca Karya

    Pengguna Armada Optimis MRT Bawa Perubahan di PD Panca Karya

    • calendar_month Sel, 16 Sep 2025
    • visibility 298
    • 0Komentar

    AMBON.-DM : Kabar pergantian jajaran direksi PD. Panca Karya mencuri perhatian masyarakat Maluku, enam tokoh yang dipilih Gubernur Maluku untuk menggantikan direksi yang lama dinilai sangat berkompeten. Manajemen dibawah M. Rany Tualeka (MRT), yang ditetapkan sebagai Direktur Utama  PD. Panca Karya, selain punya pengalaman politik, juga handal dalam bisnis, dia merupakan sosok bisnismen muda lokal. […]

  • Sumber Air Su Jaoh, Ancaman Bagi Warga Kota Ambon

    Sumber Air Su Jaoh, Ancaman Bagi Warga Kota Ambon

    • calendar_month Kam, 12 Feb 2026
    • visibility 325
    • 0Komentar

    “Batu Merah, Pandan Kasturi dan Karang Panjang itu dikelola PT DSA yang tidak tau diri itu. Tidak pernah bikin pelayanan yang baik buat masyarakat, dan yang disalahkan Pemerintah Kota Ambon,” kesal Wattimena, usai Rapat Paripurna di Balai Rakyat Belakang Soya, Rabu (26/11/2025). “Kantornya ada di depan kantor Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Kalau mereka pelayanan tidak […]

  • Akibat Pendekatan Keamanan Berlebih, Indonesia Timur Alami Krisis Kebebasan Pers

    Akibat Pendekatan Keamanan Berlebih, Indonesia Timur Alami Krisis Kebebasan Pers

    • calendar_month Sel, 3 Feb 2026
    • visibility 118
    • 0Komentar

    SORONG.-DEMAL ; Sejumlah kasus serius yang menyasar jurnalis di wilayah Indonesia Timur menunjukkan lemahnya akuntabilitas dan menguatnya impunitas. Fritz Ramandey, Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, menegaskan adanya kegagalan sistemik dalam penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap jurnalis, yang pada akhirnya memperburuk iklim kebebasan sipil dan demokrasi. “Serangan terhadap jurnalis JUBI Victor Mambor, rumahnya dilempari bom […]

expand_less