Blok Masela: Siapa yang Akan Kuasai Ladang Gas Raksasa, Maluku atau Orang Luar?

AMBON-DM : Di atas kertas, Blok Migas Masela adalah jackpot ekonomi bagi Maluku. Cadangan gas 18,5 triliun kaki kubik (TCF), 225 juta barel kondensat setara 35 ribu barel per hari, dan kapasitas produksi 1,6 miliar kaki kubik gas per hari selama 85 tahun menjadikannya salah satu proyek energi terbesar di Asia. Namun di balik angka fantastis itu, terselip ancaman sunyi: Maluku bisa saja hanya menjadi penonton di tanah sendiri.

Pada Selasa (12/8/2025), INPEX menunjuk BUMN Adhi Karya sebagai kontraktor EPC kilang LNG di Desa Lermatang, Kepulauan Tanimbar. Konstruksi akan dimulai 2026.

Infografis/dekritmaluku

“ Artinya, Pemprov Maluku dan 11 kabupaten/kota punya waktu kurang dari 12 bulan untuk menyiapkan SDM lokal. Jika gagal, posisi strategis di proyek ini akan diisi tenaga kerja dari luar daerah—bahkan luar negeri,” kata pengamat sosial Maluku Joe Noya dalam rilis yang diterima redaksi. Kamis,14 Agustus 2025.

Noya menjelaskan, industri migas tidak mengenal kompromi soal kompetensi. Setiap pekerja harus bersertifikat, berpengalaman, dan berkarakter baik. Masalahnya, infrastruktur Tanimbar masih minim, tenaga kerja berkeahlian terbatas, dan sebagian besar pekerjaan fabrikasi sudah dipastikan dilakukan di fasilitas BUMN di Pulau Jawa.

“ Di lokasi, tahap awal hanya mencakup pembukaan lahan 1.600 hektare dari total 5.000 hektare area konstruksi,” urainya.

Dari 60 ribu pengangguran di Maluku, 11 ribu berada di ring satu (Tanimbar dan lima kabupaten/kota sekitar) dan 49 ribu di ring dua (Ambon dan enam kabupaten/kota lainnya). INPEX membutuhkan minimal 150 jenis sertifikasi dari total 300 yang ada di industri migas—angka yang tampak jauh dari kesiapan Maluku saat ini.

Untuk itu, pemerintah sudah harus kebut menyiapkan skema pelatihan bagi penyediaan SDM Lokal Maluku, dengan pendekatan Level 3 di Tanimbar, Level 2 di Ambon, dan Level 1 di Pulau Jawa.

“ Jika Lulus sertifikasi, peserta langsung magang—Level 1 di fabrikasi, Level 2 dan 3 di konstruksi sipil Lermatang. Seluruh kru akan bersatu di fase EPC darat hingga proyek selesai pada 2029,” bebernya.

Namun, ada kekhawatiran kalau sertifikasi tidak dikejar dari sekarang, posisi strategis bisa habis direbut pekerja luar. Yang tersisa hanya pekerjaan kasar dan tidak berkelanjutan.

Noya menegaskan, ketertinggalan SDM lokal bukan hanya soal hilangnya gaji miliaran rupiah per bulan yang berputar di luar Maluku. Ini juga berarti hilangnya transfer teknologi, keterampilan, dan kesempatan membangun basis industri migas lokal yang kuat.

“ Jika pemerintah daerah tak segera membentuk satuan tugas percepatan sertifikasi dan pelatihan, skenario terburuknya jelas: Blok Masela akan berjalan, keuntungan besar mengalir, tapi warga Maluku hanya menyaksikan dari pinggir lapangan,” tandasnya.

Ilustrasi : grafis asumsi kebutuhan SDM untuk projek dasar Blok Masela (dekritmaluku)

Sementara itu, dari hasil analisa tim dekritmaluku, untuk pekerjaan awal berupa land clearing dan kontruksi awal dengan di atas lahan 1.600 hektar memerlukan 3-5 pekerja/hektar meliputi operator alat berat, tenaga lapangan dan pengawas, dengan asumsi tersebut dibutuhkan 6.400 pekerja. Sisa kontruksi 5000 hektar totalnya 13.600 pekerja. (*)

Editor : Abd Karim