Minggu, 6 Sep 2026
light_mode

Tangkap Distributor B3 Cara Jitu Hentikan PETI di Gunung Botak

  • calendar_month Selasa, 15 Jul 2025
  • visibility 515
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

AMBON-DM : Aktifitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sangat muda dihentikan, jika kemudian jalur pasok B3 baik itu mercury maupun sianida diputus, para pelakunya ditangkap dan diadili.

“ B3 yang kendalikan aktifitas penambangan, tanpa B3 material emas yang dikeruk penambang tak bernilai, ini diberantas lebih dulu baru bicara pengosongan atau penertiban dan lain sebagainya,” demikian pernyataan Ketua Rumah Anti Korupsi Maluku (RUMI) Fadel Rumakat. Rabu,9 Juli 2025.

Fadel mengatakan, sejauh ini sudah banyak kebijakan negara yang dikeluarkan pemerintah agar kawasan Gunung Botak bersih dari PETI,  tapi tidak berarti apa-apa, setelah penertiban, kemudian pengosongan, aktivitas PETI tetap berjalan secara senyap dan terus berlanjut hingga kembali marak.

“ Sekelas Presiden RI  Bapak Jokowi bahkan sudah mengintruksikan Gunung Botak di tutup, Gubernur Said Assagaf sudah melakukan normalisasi, berapa Kapolda yang telah berganti tapi Gunung Botak tetap tak tertangani,” singgung Fadel.

Menurut Fadel, muara dari kompleksitas penutupan aktivitas PETI di Gunung Botak bukan pada sehebat apapun kebijakan pemerintah, tapi selama jalur pasok B3 tidak dihentikan, para pelaku bisnis terlarang itu diadili, masyarakat akan tetap menanbang, baik secara ilegal maupun legal.

B3 kata Fadel, punya daya rusak besar, dan ini disetujui semua ahli lingkungan, B3 juga setali tiga uang dengan penambangan emas. Jika B3 tidak ada dengan sendirinya PETI kewalahan untuk mengurai material yang mereka dapatkan. 

“ Jika bahan-bahan kimia ini tidak ada, material emas tak bisa berguna, jika tidak berguna, uang tak berarti apa-apa. Dengan sendirinya PETI akan berhenti beraktivitas. Sebaliknya selama B3 muda didapatkan, penambangan tetap berjalan,” ujarnya. 

Sebagaimana yang santer dibicarakan, satu nama yang banyak dibicarakan dengan bisnis B3 di Pulau Buru  adalah sosok Pitoyo. 

Fadel mengaku heran, sampai saat ini sosok dimaksud belum juga disentuh oleh aparat penegak hukum. Padahal namanya bukan lagi asing ditelinga warga Pulau Buru.

“ Terpenting dari itu, APH kita harus bersih dulu, Kapolda dan Pangdam harus dapat memastikan seluruh personilnya tidak terlibat dan atau membackup bisnis haram ini,” tegasnya.(*)

Editor : Abd Karim 

  • Penulis: Editor

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Musrenbang 2027, Fokus pada Transformasi Tata Kelola dan Infrastruktur

    Musrenbang 2027, Fokus pada Transformasi Tata Kelola dan Infrastruktur

    • calendar_month Jumat, 10 Apr 2026
    • visibility 278
    • 0Komentar

    DOBO,-DEMAL ; Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Lantai II BPKAD berakhir pukul 13:16 WIT Kamis 9 Arpril 2026. Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Kepulauan Aru dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan serta anggota DPRD, perangkat […]

  • IAP Minta Pemkab SBT Evaluasi Ulang Penyusuan RTRW

    IAP Minta Pemkab SBT Evaluasi Ulang Penyusuan RTRW

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • visibility 430
    • 0Komentar

    AMBON-DM ; Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Provinsi Maluku menyoroti proses penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang belum mengedepankan prinsip partisipasi publik secara optimal.Wakil Ketua IAP Provinsi Maluku, Fiqran M. Yusuf, menjelaskan RTRW adalah ruh dari pembangunan suatu wilayah,harusnya itu disusun dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan menyeluruh.“RTRW bukan […]

  • Efisiensi Nasional, Bupati Thaher Hanubun: Kerja di Malra Wajib Berbasis Data

    Efisiensi Nasional, Bupati Thaher Hanubun: Kerja di Malra Wajib Berbasis Data

    • calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
    • visibility 210
    • 0Komentar

    LANGGUR.-DEMAL ; Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya diterapkan di Maluku Tenggara, tetapi berlaku secara nasional. Oleh karena itu, dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan penting berbasis data. “Kerja harus berdasarkan data. Peningkatan sumber daya manusia juga harus menjadi prioritas agar mampu melahirkan inovasi untuk pengembangan daerah,” tegas […]

  • Pendapatan Daerah Capai Rp781 Miliar, Pemkab Maluku Tenggara Catat Kinerja Keuangan Positif

    Pendapatan Daerah Capai Rp781 Miliar, Pemkab Maluku Tenggara Catat Kinerja Keuangan Positif

    • calendar_month Minggu, 21 Jun 2026
    • visibility 77
    • 0Komentar

    LANGGUR.-DEMAL ; Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara mencatat kinerja keuangan daerah yang positif sepanjang Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut disampaikan Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, saat memaparkan garis besar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Sabtu 20 Juni 2026.. Hanubun menjelaskan, pendapatan daerah setelah perubahan APBD […]

  • Di Hadapan Walikota Ambon, Raudhi Target PKS Menang 4 Kursi DPRD

    Di Hadapan Walikota Ambon, Raudhi Target PKS Menang 4 Kursi DPRD

    • calendar_month Minggu, 7 Sep 2025
    • visibility 316
    • 0Komentar

    AMBON-DM: Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Ambon Malik Raudi Tuasmu menegaskan kursi PKS di DPRD Kota Ambon akan bertambah di periode depan. “Setelah Musda dan pelantikan ini kita siapkan semuanya,” kata Raudhi dalam pidato politiknya saat Musyawarah Daerah (Musda) masa bakti 2025-2030 di Grand Avira, Minggu 7 September 2025. PKS […]

  • Bantu Atasi Krisis Air, Kolatlena Salurkan 15 Ribu Liter Air Untuk Warga Bati

    Bantu Atasi Krisis Air, Kolatlena Salurkan 15 Ribu Liter Air Untuk Warga Bati

    • calendar_month Selasa, 18 Agt 2026
    • visibility 66
    • 0Komentar

    BULA.-DEMAL ; Merespons krisis ini yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Seram Bagian Timur, Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Maluku, Alimudin Kolatlena, terus bergerak cepat menghadirkan “kemerdekaan air” bagi masyarakat terdampak. Berdasarkan verifikasi Tim Survei Lapangan Darurat Air (SLDA) kondisi di lapangan sangat memprihatinkan. Warga di Dusun Bati Rumoga harus berjalan kaki sejauh […]

expand_less