DPR-RI Turunkan Timwas Pelayanan Haji, Ini Temuan Selama di Arab Saudi

AMBON-DM : Sebanyak 70 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang berasal dari fraksi dan komisi berbeda tiba di Mekkah Arab Saudi untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelayanan jemaah haji tahun ini.

Anggota Timwas Penyelenggara Haji dari Komisi VIII DPR-RI, F. Alimudin Kolatlena mengatakan, mereka terbagi dalam dua kelompok. Pertama tiba pada tanggal 27-28 Mei 2025 dan rombongan ke dua tiba pada 30-31 Mei 2025. 

Tim ini bertugas untuk memastikan pelayanan penyelenggara haji berjalan baik sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. 

Saat tiba di Arab Sauadi, tim langsung mendatangi hotel-hotel tempat inapnya para jemaah haji, mengamati secara langsung pelayanan kesehatan para jemaah makanan transportasi dan tempat tinggal jemaah haji. 

“ Apalagi tenda saat di armuzna, Bagaimana toiletnya. Intinya kita memastikan pelayanan haji lebih baik sesuai harapan dan keinginan kuat pak Presiden dan tentu seluruh rakyat Indonesia,” kata Kolatlena kepada dekritmaluku.com. Selasa,3 Juni 2025.

Timwas juga  telah melaksanakan rapat dengan menteri agama, Kepala Badan Haji, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi serta semua stakeholder yang bertanggungjawab untuk pelayanan haji di tanah suci.  Untuk kemudian berkordinasi dengan perintah Arab Saudi terhadap Masalah yang dihadapi oleh jamaah haji Indonesia. 

Hasil Temuan

Tim juga telah berkunjung ke beberapa lokasi secara lansung untuk memastikan hak-hak para jamaah haji saat di tanah suci, dan telah memenemukan beberapa masalah sehingga pada saat itu juga, timwas memerintahkan untuk segera diselesaikan.

Untuk pelayanan kesehatan, catering, transportasi dan hotel. Kolatlena menyebut masih terdapat beberapa masalah. Ada jemaah yang belum mendapat kartu nusuk. Sekitar 1 persen dari total jemaah haji Indonesia.

“Soal ini insya Allah segera ditangani untuk diselesaikan. Ada jamaah yang belum mendapat kamar hotel selama dua hari. Timwas minta kemeng dan panitia agar segera menyelesaikan masalah tersebut,” Kata Alimudin

Menurut Kolatlena yang sangat menonjol adalah sistem syarikah yang sekarang diterapkan dalam menangani jemaah haji.  Ada pembagian sekitar delapan syarikah yang menyebabkan ada pasangan suami-isteri yang terpisah hotelnya karena terbagi pada syarikah yang berbeda. Ada juga jamaah lansis yang terpisah dari anaknya atau keluarganya, ada jemaah disabilitas yang terpisah dari pendamping yang melayaninya karena sistem syarikah tersebut.

Timwas tentu akan mengevaluasi sistem syarikah ini, bila masalah ini tidak terselesaikan. Apalagi proses haji sudah berjalan setengah dan kita akan menuju puncak haji, di Mina di armunza. 

“Kita  harap pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama, Dirjen PHU dan dibantu oleh badan haji yang baru dibentu presiden. Kita juga minta duta besar Indonesia untuk Arab Saudi agar aktif berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi, agar segera mungkin menyelesaikan problem yang terjadi. Dengan berkordinasi dengan perintah Arab Saudi maupun semua pihak agar haji kali ini bisa berjalan dengan baik dan pada Intinya pelayanan haji harus yang terbaik tahun 2025 ini,” tandasnya. (*)

Editor : Abd Karim