BPS Sebut SE 2026 Acuan Baru Penyusunan Kebijakan Pembangunan di Maluku Tenggara

LANGGUR.-DEMAL ; Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 menjadi langkah strategis untuk menghadirkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia, termasuk di Kabupaten Maluku Tenggara.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Kabupaten Maluku Tenggara, Freddy Abrahams, saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Taman Landmark Kota Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, pada Senin 15 Juni 2026.

Menurut Freddy, data yang dihimpun melalui SE 2026 akan menyajikan informasi komprehensif mengenai jumlah dan persebaran usaha, karakteristik pelaku usaha, perkembangan ekonomi digital dan ekonomi hijau, hingga potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan.

Selain itu, sensus juga akan memetakan seluruh skala usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar dengan cakupan data sampai tingkat ohoi atau desa.

“SE2026 membawa terobosan besar yang akan menjadi kompas bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Cakupannya jauh lebih lengkap dibandingkan Sensus Ekonomi 2016 karena kali ini juga mencakup sektor pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat,” kata Freddy.

Ia menjelaskan, berbeda dengan sensus sebelumnya yang berfokus pada pendataan pelaku usaha, SE 2026 juga memuat data sosial ekonomi keluarga sehingga pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi masyarakat.

“Karena cakupannya sangat luas, kami menyebut SE2026 sebagai sensus semesta, sebab di dalamnya mencakup unsur Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, dan Sensus Ekonomi,” ujarnya.

Freddy menambahkan, hasil sensus akan menjadi basis data utama dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara sekaligus mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Salah satu inovasi dalam pelaksanaan SE 2026 adalah penggunaan teknologi geotagging untuk merekam koordinat setiap titik usaha dan bangunan tempat tinggal. Teknologi tersebut memungkinkan BPS menyusun peta digital yang menggambarkan persebaran penduduk dan aktivitas ekonomi secara lebih akurat.

“Melalui peta digital ini, kita dapat melihat secara visual konsentrasi pertumbuhan ekonomi, potensi pasar, hingga persebaran usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh wilayah,” katanya.

Selain itu, perangkat yang digunakan petugas sensus telah dilengkapi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk membantu mengidentifikasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sehingga proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan akurat.

Pelaksanaan SE 2026 berlangsung sejak Mei hingga Agustus 2026. Adapun pendataan lapangan secara door to door dimulai pada 15 Juni dan dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026.

Freddy menegaskan kualitas data menjadi faktor utama dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, seluruh petugas sensus dituntut bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi integritas dan kerahasiaan data responden.

“Ikrar ini merupakan pernyataan kesiapan para petugas untuk bekerja secara jujur, disiplin, objektif, serta menjaga kerahasiaan data responden yang dipercayakan masyarakat, sehingga menghasilkan data statistik yang berkualitas bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, BPS berharap tersedianya data yang akurat, mutakhir, dan komprehensif untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah serta meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.(ADV)