Minggu, 6 Sep 2026
light_mode

Apresiasi Inovasi Inspektorat Malteng, Raja Booi : Ini Sangat Membantu

  • calendar_month Jumat, 13 Mar 2026
  • visibility 558
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SAPARUA.-DEMAL ; Sejumlah pemerintah negeri di Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah menyerahkan laporan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa tahun anggaran 2024.

Sekretaris Inspektorat Maluku Tengah, Johannis S. Dias, M.Si., menyampaikan, kegiatan ini sebagai bentuk follow up Inspektorat Kabupaten Tengah untuk mempercepat penyerahan secara langsung dokumen laporan pemeriksaan reguler untuk segera ditindaklanjuti hasil temuan administratif tahun anggaran 2024 oleh desa di lingkup kabupaten Maluku Tengah sesuai hasil pemeriksaan pada Desember 2025.

Sejumlah Kepala Pemerintahan Negeri di Kecamatan Saparua foto bersama dengan pihak Inspektorat Maluu Tengah disela penyerahan LHP T.A 2024.

“Penyerahan dokumen tahun 2026 secara Langsung, yang semulanya dikirim melalui PT. POS.” kata Johanis dalam sambutan singkatnya di Aula Kantor Kecamatan Saparua, Kamis 12 April 2025.

‎Johanis berharap, output dari kegiatan ini, akan mempercepat proses penyelesaian temuan-temuan yang sifatnya administratif dan juga untuk desa-desa yang ditemukan adanya kekurangan alat bukti pengelolaan keuangan DD/ADD tahun 2024 untuk segera dilengkapi dalam batas kurung waktu maksimal 60 hari.

Inovasi pelayanan ini disambut positif oleh pemerintah negeri. Raja Booi, Jimmy Pattiasina, S.Si. Teol., menyampaikan apresiasinya atas kinerja Inspektorat yang kini jauh lebih proaktif.

Menurutnya, fungsi pembinaan, pengawasan, hingga tindakan preventif yang dilakukan sangat membantu tata kelola pemerintahan di tingkat negeri.

“Ini tahun keempat berturut-turut kami didampingi dengan sangat baik. Bagi kami, ini sangat membantu, terutama dalam masa kepemimpinan saya hingga memasuki RKP tahun kelima ini,” ungkap Jimmy.

Penyerahan dokumen dilakukan langsung oleh Sekretaris Inspektorat kepada para pimpinan negeri, yakni Raja Booi, Raja Kulur, dan Raja Saparua, dengan disaksikan langsung oleh Camat Saparua, Winny Salamor. (*)

  • Penulis: Editor

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jamin Keamanan Pangan Ramadan, Pemkab Malteng dan BPOM Gelar Sidak Pasar

    Jamin Keamanan Pangan Ramadan, Pemkab Malteng dan BPOM Gelar Sidak Pasar

    • calendar_month Jumat, 6 Mar 2026
    • visibility 168
    • 0Komentar

      MALUKU TENGAH,-DEMAL ; Guna menjamin keamanan konsumsi masyarakat selama bulan suci Ramadan hingga menjelang Idul Fitri, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Ambon menggelar inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah titik distribusi pangan. Wakil Bupati Maluku Tengah, Mario Lawalata, memimpin langsung jalannya sidak yang menyasar pasar tradisional, pasar modern, sentra […]

  • FPMK 2025 Tampilkan Kekayaan Budaya, Tradisi, dan Keindahan Wisata

    FPMK 2025 Tampilkan Kekayaan Budaya, Tradisi, dan Keindahan Wisata

    • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
    • visibility 229
    • 0Komentar

    LANGGUR.-DEMAL ; Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus matangkan persiapan Festival Pesona Meti Kei (FPMK) 2025 yang akan berlangsung pada 21–27 Oktober 2025 mendatang. Kegiatan bergengsi ini akan berlangsung di sejumlah lokasi berbeda, menampilkan kekayaan budaya, tradisi, dan keindahan wisata lokal yang menjadi kebanggaan masyarakat Kei. “Untuk lokasi acara akan menyebar, tidak hanya di satu tempat,” […]

  • Skandal “Mata Rumah Palsu” di Negeri Batu Merah (Bag-II)

    Skandal “Mata Rumah Palsu” di Negeri Batu Merah (Bag-II)

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • visibility 247
    • 0Komentar

    Misteri Surat Mandat 1926 dan Historisch Negorij Batoemerah     Keasilan dua dokumen yang disampaikan penggugat Ali Hatala (raja saat ini) dalam sidang sengketa mata rumah parentah Negeri Batu Merah di Pengadilan Negeri Ambon beberapa waktu lalu masih jadi misteri. Meski dokumen Historisch Negorij Batoemerah dan Surat Kuasa Penyerahan Mandat yang ditunjukan dalam persidangan itu […]

  • BPS Sebut SE 2026 Acuan Baru Penyusunan Kebijakan Pembangunan di Maluku Tenggara

    BPS Sebut SE 2026 Acuan Baru Penyusunan Kebijakan Pembangunan di Maluku Tenggara

    • calendar_month Selasa, 16 Jun 2026
    • visibility 116
    • 0Komentar

      LANGGUR.-DEMAL ; Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 menjadi langkah strategis untuk menghadirkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia, termasuk di Kabupaten Maluku Tenggara. Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Kabupaten Maluku Tenggara, Freddy Abrahams, saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Taman Landmark Kota Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, […]

  • Sosok Pitoyo Rajanya Sianida, diduga Buka Rute Baru Ke Pulau Buru 

    Sosok Pitoyo Rajanya Sianida, diduga Buka Rute Baru Ke Pulau Buru 

    • calendar_month Kamis, 26 Jun 2025
    • visibility 617
    • 0Komentar

    AMBON-DM : Aktivitas penjualan sianida di Pulau Buru Kabupaten Buru untuk kepentingan pertambangan di Gunung Botak kian masif.  Sianida memang sudah banyak digunakan sejak tambang itu buka pada tahun 2011 silam. Zat kimia berbahaya ini dipakai untuk mengikat biji mas dan memisahkannya dari material tanah.  Dulunya di awal aktivitas pertambangan secara membabibuta, banyak pemodal  yang terlibat […]

  • Senator Maluku Boy Latuconsina Kritik Penyeragaman Tata Kelola Desa, Dorong Pengakuan Entitas Adat

    Senator Maluku Boy Latuconsina Kritik Penyeragaman Tata Kelola Desa, Dorong Pengakuan Entitas Adat

    • calendar_month Senin, 31 Agt 2026
    • visibility 67
    • 0Komentar

    JAKARTA,-DEMAL; Anggota Komite I DPD RI asal Maluku, H. Bisri As Shiddiq Latuconsina, S.Sos., M.Si., yang akrab disapa Boy Latuconsina, menyoroti kecenderungan negara memaksakan penyeragaman struktur tata kelola desa. Pernyataan ini ditegaskan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPD RI terkait pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun […]

expand_less