Kamis, 23 Jul 2026
light_mode

KPR FLPP Solusi Rumah Murah Bagi ASN di Malra

  • calendar_month Kam, 25 Sep 2025
  • visibility 263
  • comment 0 komentar

PEMERINTAH Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) menggandeng Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Ambon untuk mempercepat pemenuhan hunian layak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

“Program ini bukan hanya menjawab kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga bagian dari peningkatan kesejahteraan dan stabilitas sosial-ekonomi ASN,” kata Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Malra, Bernardus Rettob di Aula Kantor Bupati Malra, Rabu 24 September 2025.

Ia menegaskan bahwa akses kepemilikan rumah yang terjangkau masih menjadi tantangan utama, khususnya bagi ASN muda. KPR FLPP hadir sebagai solusi melalui skema subsidi bunga untuk meringankan beban pembiayaan.

Rettob juga mengajak seluruh ASN untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan aktif berdiskusi bersama narasumber dari BTN, serta menyambut program ini sebagai momentum percepatan pemenuhan hunian layak.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Malra, Afan Bachri Ifat, menyampaikan bahwa program KPR FLPP yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen-PKP) menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk ASN di daerah.

“Perumahan layak adalah hak dasar, dan salah satu pilar penting kesejahteraan ASN. Pemkab Malra mendukung penuh program ini,” tegas Afan.

Ia mengakui bahwa masih banyak ASN, khususnya yang bertugas di wilayah terpencil, belum memiliki hunian akibat keterbatasan informasi dan akses terhadap pembiayaan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Malra berkomitmen mendukung melalui: Percepatan proses perizinan. Penyediaan lahan untuk pembangunan. Mendorong kemitraan dengan pengembang lokal dan BTN.
“KPR FLPP adalah wujud nyata kehadiran negara dan pemerintah daerah. Mari kita sukseskan program ini bersama-sama,” pungkasnya.(*)

Editor : Abd Karim/Dekritmaluku.com/Langgur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bahas RUU Provinsi Kepulauan di Senayan, Presiden Tunjuk Delapan Menteri

    Bahas RUU Provinsi Kepulauan di Senayan, Presiden Tunjuk Delapan Menteri

    • calendar_month Rab, 21 Jan 2026
    • visibility 533
    • 0Komentar

      JAKARTA.- DEMAL ; Kolaborasi dua senator asal Maluku Bisri As Shiddiq Latuconsina dan Novita Anakota untuk menggolkan ulang Rancangan Undang-undang tentang Provinsi Kepulauan di Parlemen Senayan menarik perhatian Presiden Prabowo. Bisri merupakan wakil dari Provinsi Maluku di Komite I DPD-RI, yang membidangi urusan Otonomi Daerah, Hubungan Pusat dan Daerah serta masalah politik, hukum dan […]

  • Lantik 87 Pejabat Eselon III dan IV, Bupati Ingatkan Loyalitas dan Integritas

    Lantik 87 Pejabat Eselon III dan IV, Bupati Ingatkan Loyalitas dan Integritas

    • calendar_month Rab, 21 Jan 2026
    • visibility 174
    • 0Komentar

    DOBO,-DEMAL ; Sebanyak 87 pejabat Eselon III dan IV dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru dilantik dan di ambil sumpah. Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel saat melantik menekankan pentingnya integritas, loyalitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintahan. “Pelantikan dan pengambilan sumpah ini merupakan suatu tanggung jawab besar bagi […]

  • Biaya Perjalan Dinas T.A 2024 di Pemkab Malteng Bermasalah 

    Biaya Perjalan Dinas T.A 2024 di Pemkab Malteng Bermasalah 

    • calendar_month Sen, 2 Jun 2025
    • visibility 369
    • 0Komentar

    AMBON-DM : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah menyerahkan hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2024.  Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara ketat, yang dilakukan petugas, BPK kemudian menetapkan LKPD Maluku Tengah dalam posisi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dokumen hasil pemeriksaan ini telah diserahkan BPK kepada Pemerintah Kabupaten […]

  • Kejari Mulai Lidik Dana Bansos Malteng, 101 Penerima Bakal Diperiksa

    Kejari Mulai Lidik Dana Bansos Malteng, 101 Penerima Bakal Diperiksa

    • calendar_month Kam, 9 Okt 2025
    • visibility 503
    • 0Komentar

    AMBON.-DM ; Dugaan tindak pidana korupsi dalam pendistribusian Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mulai diselidiki Kejaksaan Tinggi Maluku. Sejumlah penerima bantuan langsung itu diundang penyidik Kejaksaan Negeri, untuk dimintai keterangan pada Rabu,8 Oktober 2025 di kantor Kejaksaan Negeri Maluku Tengah. Surat undangan itu disampaikan kepada pihak Camat Kota Masohi agar […]

  • Investasi Terbaik untuk Masa Depan adalah Pendidikan Anak

    Investasi Terbaik untuk Masa Depan adalah Pendidikan Anak

    • calendar_month Rab, 13 Mei 2026
    • visibility 32
    • 0Komentar

    LANGGUR.-DEMAL ; Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara menegaskan pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai fondasi utama dalam membentuk generasi yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, saat menghadiri pelepasan peserta didik TK Beata Maria Saranafana Learning Center Langgur Tahun Ajaran 2025/2026 yang berlangsung di Aula Kantor […]

  • JPPI: Abaikan Konstitusi dan Salah Alokasi Anggaran Penddikan, Anak Jadi Korban

    JPPI: Abaikan Konstitusi dan Salah Alokasi Anggaran Penddikan, Anak Jadi Korban

    • calendar_month Kam, 5 Feb 2026
    • visibility 254
    • 0Komentar

    JAKARTA.-DEMAL ; Kematian tragis seorang siswa Sekolah Dasar (SD) di NTT (29/1/2026) yang diduga mengakhiri hidup karena tak mampu membeli buku dan pena, bukan sekadar berita duka. Jaringan Pemantau Pendidikan Indoensia (JPPI) memaknai ini adalah sinyal lumpuhnya perlindungan hak anak atas pendidikan, khsususnya bagi mereka yang terkendala karena biaya. “Di tengah klaim pemerintah tentang anggaran […]

expand_less