Selasa, 21 Apr 2026
light_mode

Konservasi Laut Banda Disorot, Akademisi: Warga Lokal Harus Jadi Pemain Utama

  • calendar_month Kam, 14 Agu 2025
  • visibility 192
  • comment 0 komentar

AMBON-DM : Kebijakan pengalihan utang menjadi pendanaan pengelolaan kawasan konservasi laut di Banda mendapat apresiasi dari akademisi bidang Perikanan dan Kelautan.

Namun, kebijakan tersebut dinilai perlu dijalankan dengan memperhatikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.

Menurut salah satu Dosen pada Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Khairun Ternate Abdul Ajiz Siolimbona, salah satu tujuan utama penetapan kawasan konservasi adalah menjaga keanekaragaman hayati.

Kekayaan hayati ini dapat menjadi daya tarik wisata, baik lokal maupun mancanegara, yang pada gilirannya meningkatkan kunjungan dan perekonomian daerah.

“Pemberdayaan masyarakat lokal sangat penting. Selama ini banyak posisi strategis seperti pemandu wisata, penerjemah, operator, hingga pengelola resort justru diisi orang luar Banda, bahkan luar negeri,” ujar Siolombona dalam keterangan yang diterima redaksi.

Ia menegaskan perlunya peningkatan kapasitas (capacity building) masyarakat lokal, baik keterampilan lunak maupun keterampilan teknis, agar mereka bisa menjadi pemain utama dalam pengelolaan wisata dan konservasi.

Selain itu, kualitas pengawasan kawasan konservasi juga perlu diperkuat. Ia menyoroti minimnya armada patroli, jaringan komunikasi, dan infrastruktur pendukung di banyak kawasan konservasi laut di Indonesia.

“Pengawasan tidak akan berjalan maksimal jika armada dan jaringan komunikasi lemah, atau aparat jarang berada di lokasi,” tegasnya.

Terkait mata pencaharian, Siolombona mengingatkan bahwa sebagian besar masyarakat Banda adalah nelayan. Kebijakan konservasi tidak boleh mengganggu zona tangkap (fishing ground) yang menjadi sumber penghidupan mereka.

“ Zona konservasi harus dirancang dengan mempertimbangkan akses nelayan terhadap sumber pangan dan pendapatan,” tuturnya.

Ia juga menekankan pentingnya menghormati kearifan lokal, seperti praktik adat Sasi yang telah lama dijalankan masyarakat Banda untuk melindungi laut.

Penetapan kawasan konservasi harus melibatkan masyarakat adat dan memastikan ritual budaya tetap berjalan.

Sebagai penutup, akademisi ini menyampaikan dukungannya terhadap skema pengalihan utang menjadi pengelolaan konservasi, selama kebijakan tersebut mampu meningkatkan perekonomian, peran serta masyarakat, dan kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan.

“Pengelolaan lingkungan yang baik adalah yang menjaga keberlanjutan sumber daya alam sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat,” tandasnya.(*)

Editor : Abd Karim

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Istri Sekda Jabat Ketua PKK Malteng Diduga Salahi Aturan

    Istri Sekda Jabat Ketua PKK Malteng Diduga Salahi Aturan

    • calendar_month Rab, 30 Apr 2025
    • visibility 265
    • 0Komentar

    “Saya berharap PKK dan Posyandu tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan di masyarakat. Mari kita jaga semangat kolaborasi dan gotong royong untuk membangun Maluku Tengah yang berdaya saing, sejahtera, rukun, dan damai, sesuai dengan visi kita bersama dalam semangat Malteng Bangkit,” demikian pesan Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir dalam […]

  • Sentor Bisri Gelar Sosialisasi Empat di SMK Muhammadiyah Ambon

    Sentor Bisri Gelar Sosialisasi Empat di SMK Muhammadiyah Ambon

    • calendar_month Kam, 11 Des 2025
    • visibility 143
    • 0Komentar

    AMBON.-DEMAL ; Untuk memperkuat pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Bisri As Shiddiq Latuconsina, kembali menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di SMK Muhammadiyah Ambon. Kamis 11 Desember 2025. Senator Bisri dalam sambutannya menekankan pentingnya peran pelajar sebagai generasi penerus bangsa dalam menjaga […]

  • Jalan Lapen di SBB Senilai Rp7,3 M, Belum Dua Tahun Dipakai Sudah Rusak 

    Jalan Lapen di SBB Senilai Rp7,3 M, Belum Dua Tahun Dipakai Sudah Rusak 

    • calendar_month Sel, 17 Jun 2025
    • visibility 329
    • 0Komentar

    AMBON-DM : Pembangunan jalan Lapen yang menghubungkan Desa Tahalupu-Dusun Tihu Pulau Kelang Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) rusak parah, padahal baru dibangun pada tahun 2023 Paket ini dikerjakan oleh CV Putra Mulia yang beralamat di Buru Selatan, dengan menelan biaya sebesar Rp7,3 miliar  bersumber dari APBD Kabupaten SBB tahun anggaran 2023. Pemuda Lumbung Informasi Rakyat Provinsi […]

  • Pengobatan Gratis Ramaikan HUT Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54

    Pengobatan Gratis Ramaikan HUT Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54

    • calendar_month Jum, 27 Feb 2026
    • visibility 23
    • 0Komentar

    DOBO.-DEMAL; Wakil Bupati Kepulauan Aru, Mohamad Djumpa, menghadiri kegiatan kesehatan gratis dalam rangka menyongsong Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54, yang dipusatkan di Puskesmas Kelurahan Siwalima, Jumat 27 Februari 2026. Kehadiran Wabup Sejumlah merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Kegiatan ini menjadi lebih dari sekadar agenda seremonial tahunan Tim […]

  • Plt. Kadis Pendidikan, Raudha Tancap Gas Tingkatkan SDM

    Plt. Kadis Pendidikan, Raudha Tancap Gas Tingkatkan SDM

    • calendar_month Jum, 7 Nov 2025
    • visibility 162
    • 0Komentar

    LANGGUR.-DEMAL; Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bin Raudha Arif Hanoeboen, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun, dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut. “Apa yang disampaikan Pak Bupati harus dimaknai sebagai catatan penting dan khusus bagi kami bagaimana berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Maluku […]

  • Senator Bisri Komit Kawal RUU Perlindungan Masyarakat Adat dan RUU Daerah Kepulauan

    Senator Bisri Komit Kawal RUU Perlindungan Masyarakat Adat dan RUU Daerah Kepulauan

    • calendar_month Sel, 13 Jan 2026
    • visibility 406
    • 0Komentar

    AMBON.-DEMAL ; Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah mengajukan sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU) untuk disahkan sebagai produk hukum baru, diantaranya RUU Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan RUU Daerah Kepulauan. Anggota Komite I DPD RI Bisri As Shiddiq Latuconsina menyatakan, pihaknya sangat konsen memperjuangan kedua RUU terebut supaya dapat dibahas dan disahkan menjadi Undang-undang pada tahun […]

expand_less