Kemah Bela Negara Ditunda, HMI-KNPI Dukung Keputusan Gubernur 

AMBON – DM : Keputusan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menunda kegiatan Kemah Bela Negara tahun ini dinilai sebagai kebijakan penting menyelematkan kondisi keuangan daerah.

Sesuai rencana, kegiatan tersebut akan berlangsung 23-29 Oktober 2025 di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon, Rivon Wally menganggap kebijakan HL memiliki dasar pelaksanaan pemerintahan akuntable. 

“Apa yang dilakukan pak Gubernur pesannya bukan soal efisiensi, tetapi proporsionalitas pengelolaan keuangan daerah sesuai pos anggaran. APBD TA 2025 itu dibahas tahun 2024, mestinya, dalam pembahasan dan perencanaan pelaksana anggaran 2025, kegiatan ini sudan diakomodir dalam batang tubuh APBD,” ujar Rivon, Sabtu (31/5).

Rivon menegaskan, keputusan menunda event itu tak ada kaitan atau standar soal like and dislike pada event nasional. 

Mestinya, lanjut Rivon, sejak Sadali Ie menjabat Pj Gubernur Maluku periode 2024 lalu, kegiatan KBN sudah dibahas dan disiapkan anggarannya. Atau, secara etika birokrasi, Pj Gubernur pasca menjabat, melaporkan berbagai kegiatan nasional kepada Gubernur terpilih sebagai kepala pemerintahan definitive. Bukan, malah membebankan kegiatan nasional pada pemerintahan baru tanpa dianggarkan dan konfirmasi.

“Idealnya, pada periode Pj Gubernur, kegiatan ini sudah clear, dibahas dan dianggatkan. Atau, sebagai Sekda dan mantan Pj Gubernur, Sadali secara etika birokrasi melaporkan adanya program nasional yang akan diselenggarakan medio Oktober 2025. Jangan terkesan birokrasi dikelola tiba saat tiba akal,” tegas Rivon.

Terpisah, Muhummad Ikbal Sowakil, fungsionaris DPD KNPI Maluku menekankan, keputusam Gubernur dengan mempertimbangkan kondisi efisiensi sesuai Inpres No 1 tanun 2025 tentang APBD. 

“Keputusan pak Gub bisa saja didasarkan pada kondisi seretnya keuangan daeran ditambah efisiensi. Kita semua tahu bahwa, bukan hanya kegiatan KBN, banyak project pembangunan daerah dan manusia hadus tertunda karena kondisi efisiensi,” tekan Ikbal.

Dia menyebut jika informasi yang diperoleh keputusan Gubernur Maluku tidak membatalkan KBN, tetapi menunda. Tentunya, penundaan memiliki sejumlah plaining untuk membahas dan mencari formula ideal, termasuk bagimana kesiapan amggaran daerah. 

Sebagai tuan rumah, tentunya, Maluku harus memberikan kesan yang baik dalam pelaksanaanya.

Ikbal menyebut pihaknya mendukung keputusan Gubernur Maluku menunda KBN 2025. Selain tak ada dalam proyeksi kegiatan Pemprov 2025, keputusam tersebut juga untuk memfokuskan pemerintan yang baru dalam menjalankan visi-misi untuk Maluku berkemajuan ditengah efisiensi.

“Saya setuju dengan keputusan pak Gubernur. Masih banyak kegiatan prioritas yang harus dikakuan untuk masyarakat dalam fokus kerja satu tahun pemerintahan daerah,” sebut dia.(*)

Ediror : Abd Karim