Bupati Terbitkan Instruksi: Warga Diminta Waspada, Pembakar Lahan Terancam Sanksi

DOBO,-DEMAL;Ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mulai menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. Untuk mengantisipasi dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat dan keselamatan transportasi, Bupati Timotius Kaidel menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.7/175 tentang Kewaspadaan terhadap Dampak Kabut Asap dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat.

Surat edaran yang ditandatangani pada 15 Oktober 2026 itu merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Gubernur Maluku Nomor 500.4/175 tertanggal 12 Oktober 2026.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah meminta seluruh instansi terkait dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap. Ancaman yang dihadapi bukan hanya meluasnya kebakaran, tetapi juga memburuknya kualitas udara yang dapat memicu gangguan kesehatan, menghambat aktivitas pendidikan, hingga membahayakan perjalanan darat dan laut.

Namun, penerbitan surat edaran saja tidak cukup. Instruksi tersebut harus diikuti tindakan nyata di lapangan agar ancaman kabut asap tidak berkembang menjadi persoalan kesehatan dan keselamatan masyarakat yang lebih luas.

ISPA Mengintai, Fasilitas Kesehatan Diminta Siaga

Kabut asap berpotensi meningkatkan risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan berbagai gangguan pernapasan lainnya. Kondisi ini menjadi perhatian khusus, terutama bagi bayi, balita, ibu hamil, lanjut usia, penderita asma, serta warga yang memiliki penyakit jantung.

Dinas Kesehatan, RSUD, dan seluruh Puskesmas diminta meningkatkan kesiapsiagaan dengan menyiapkan kebutuhan medis, termasuk masker, oksigen, dan obat-obatan untuk menangani gangguan kesehatan akibat paparan asap.

Masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, warga dianjurkan menggunakan masker yang sesuai, termasuk N95, serta menjaga asupan air putih, buah, dan sayuran.

Warga yang mengalami sesak napas, batuk berkepanjangan, atau iritasi mata berat diminta segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan.

Perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi hal penting. Pemerintah daerah perlu memastikan imbauan kesehatan tersebut disertai kesiapan pelayanan medis dan penyampaian informasi yang mudah dijangkau masyarakat.

Camat dan Kepala Desa Diperintahkan Aktifkan Satgas Karhutla

Selain mengantisipasi dampak kesehatan, Bupati Timotius Kaidel menekankan pentingnya pencegahan kebakaran sejak dini.

Dalam surat edaran itu, masyarakat dilarang membakar hutan, lahan, kebun, maupun semak belukar untuk tujuan apa pun.

Camat dan kepala desa juga diinstruksikan membentuk serta mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Karhutla di wilayah masing-masing. Mereka diminta memimpin patroli terpadu sekaligus meningkatkan sosialisasi kepada petani dan peladang agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Masyarakat yang menemukan titik api atau indikasi kebakaran diminta segera melaporkannya kepada BPBD Kabupaten Kepulauan Aru, Polsek, atau Koramil terdekat.

Kecepatan pelaporan dan penanganan menjadi faktor penting untuk mencegah api meluas. Tanpa pengawasan yang konsisten, titik api yang terlambat ditangani berpotensi berkembang menjadi kebakaran lebih besar dan memperburuk paparan asap di kawasan permukiman.

Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Aktivitas Sekolah dan Transportasi Ikut Jadi Perhatian

Dampak kabut asap juga menjadi perhatian di sektor pendidikan dan transportasi.

Dinas Pendidikan diinstruksikan mewajibkan seluruh warga sekolah menggunakan masker selama proses belajar mengajar di semua satuan pendidikan.

Sementara itu, Dinas Perhubungan bersama instansi terkait diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas transportasi darat dan laut, terutama ketika kabut asap mengurangi jarak pandang dan berpotensi mengganggu keselamatan perjalanan.

Langkah antisipasi ini penting bagi Kepulauan Aru yang mengandalkan konektivitas antarkawasan melalui jalur darat dan laut. Kondisi jarak pandang yang menurun harus menjadi perhatian agar aktivitas perjalanan tidak mengabaikan faktor keselamatan.

Jangan Sampai Instruksi Hanya Berhenti di Atas Kertas

Penerbitan surat edaran menjadi langkah awal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam menghadapi ancaman kabut asap. Namun, efektivitas kebijakan tersebut akan ditentukan oleh keseriusan pelaksanaannya di lapangan.

Aktivasi Satgas Karhutla, patroli pencegahan, kesiapan fasilitas kesehatan, pengawasan terhadap pembakaran lahan, serta perlindungan terhadap pelajar dan kelompok rentan membutuhkan koordinasi yang konsisten.

Camat dan kepala desa tidak cukup hanya menerima instruksi. Pengawasan wilayah, sosialisasi kepada masyarakat, dan respons cepat terhadap laporan titik api menjadi bagian penting dari upaya pencegahan.

Begitu pula instansi kesehatan, pendidikan, dan perhubungan yang perlu memastikan langkah perlindungan berjalan sesuai kondisi di lapangan.

Masyarakat juga diharapkan tidak menganggap kabut asap sebagai persoalan biasa. Selain mengganggu jarak pandang, paparan asap dapat berdampak pada kesehatan, khususnya bagi warga dengan gangguan pernapasan.

Bupati Kepulauan Aru mengimbau seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait melaksanakan ketentuan dalam surat edaran tersebut secara bertanggung jawab demi menjaga keselamatan dan kesehatan bersama.

Kini, tantangan pemerintah daerah bukan sekadar menerbitkan aturan, melainkan memastikan setiap instruksi benar-benar dijalankan. Sebab, ketika kualitas udara memburuk dan kesehatan masyarakat terancam, perlindungan tidak boleh berhenti sebatas imbauan di atas kertas.(*)