Jumat, 23 Okt 2026
light_mode

Pemkab Aru Resmi Terapkan SP2D Online, Terintegrasi SIPD RI

  • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
  • visibility 2
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DOBO,-DEMAL ; Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru resmi meluncurkan Sistem Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), Kamis (17/9/2026).

Penerapan sistem digital ini menjadi bagian dari langkah Pemkab Kepulauan Aru dalam memodernisasi tata kelola keuangan daerah sekaligus mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Peluncuran tersebut dihadiri Tenaga Ahli Pusdatin Kementerian Dalam Negeri, Irma, Direktur Utama PT Bank Maluku Maluku Utara Syahrisal Imbar, jajaran Forkopimda Kepulauan Aru, pimpinan dan anggota DPRD, Wakil Bupati Kepulauan Aru, Pimpinan Cabang PT Bank Maluku Maluku Utara Cabang Dobo, Plh. Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, asisten Sekda, serta pimpinan perangkat daerah.

Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel mengatakan integrasi SP2D Online dengan SIPD RI merupakan langkah penting dalam modernisasi tata kelola pemerintahan, khususnya pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, sistem tersebut akan memberikan dampak positif terhadap proses pencairan anggaran belanja daerah, terutama dari sisi efisiensi waktu dan biaya.

Penerapan sistem digital memungkinkan pengurangan proses birokrasi tatap muka, menekan penggunaan dokumen berbasis kertas melalui sistem paperless, serta mempercepat proses penerbitan SP2D hingga pencairan dana.

“Melalui integrasi SP2D Online pada SIPD RI ini, proses pencairan dana anggaran belanja daerah akan membawa dampak positif yang signifikan,” ujar Timotius.

Selain mempercepat proses pencairan, sistem tersebut diharapkan mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Setiap tahapan pencairan dapat dipantau secara lebih cepat dan terukur sehingga dapat mengurangi kesalahan administrasi maupun risiko penyimpangan.

Integrasi tersebut juga diharapkan meningkatkan akurasi data keuangan karena proses rekonsiliasi antara kas daerah dan perbankan dapat dilakukan secara lebih otomatis dan presisi.

Bupati Minta OPD Segera Beradaptasi

Timotius meminta seluruh kepala perangkat daerah segera beradaptasi dengan penerapan sistem baru tersebut.

Ia menekankan pentingnya ketelitian, kerapian administrasi, serta kedisiplinan dalam jadwal pengajuan dokumen keuangan agar implementasi SP2D Online berjalan optimal.

“Segera beradaptasi dengan perubahan sistem ini. Tingkatkan ketelitian, kerapian administrasi, dan kedisiplinan jadwal pengajuan dokumen keuangan,” tegasnya.

Kepada BPKAD Kabupaten Kepulauan Aru, Bupati meminta pendampingan dilakukan secara berkelanjutan. Evaluasi juga harus dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap kendala teknis yang muncul di lapangan dapat segera ditangani.

Apresiasi untuk Bank Maluku Maluku Utara

Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada PT Bank Maluku Maluku Utara selaku bank mitra Pemkab Kepulauan Aru atas dukungan dalam penerapan SP2D Online.

Menurutnya, keberhasilan implementasi sistem tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan infrastruktur jaringan dan layanan perbankan yang optimal.

“Kami berharap dukungan infrastruktur jaringan dan layanan perbankan dapat terus terjaga secara optimal,” katanya.

Timotius menegaskan, keberhasilan penerapan SP2D Online membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, BPKAD, perangkat daerah, Kementerian Dalam Negeri hingga pihak perbankan.

“Acara Peluncuran SP2D Online yang terintegrasi dengan SIPD RI di Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dilaunching,” tandasnya.(*)

  • Penulis: Editor

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mendagri Dorong Percepatan Tealisasi APBD 2025 untuk Ekonomi Daerah

    Mendagri Dorong Percepatan Tealisasi APBD 2025 untuk Ekonomi Daerah

    • calendar_month Kamis, 8 Mei 2025
    • visibility 426
    • 0Komentar

    JAKARTA-DM : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sesuai target untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal ini disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD 2025 yang digelar secara virtual bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia dari Kantor Pusat Kementerian Dalam […]

  • Galeri Sentor photo_camera 5

    Galeri Sentor

    • calendar_month Selasa, 12 Agt 2025
    • visibility 707
    • 0Komentar
  • Resmikan Kantor Panca Karya, Ini Pesan Gubernur Maluku

    Resmikan Kantor Panca Karya, Ini Pesan Gubernur Maluku

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
    • visibility 471
    • 0Komentar

    AMBON.-DEMAL : Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa meresmikan pemanfaatan Gedung Kantor PD. Panca, Jumat 30 Januari 2026. Dalam sambutannya, Gubernur Maluku menegaskan jika peresmian gedung kantor perumda panca karya bukan sekedar acara seremonial belaka, tapi merupakan simbol dari semangat baru, komitmen baru, dan kesiapan perumda panca karya sebagai perusahaan daerah yang semakin solid dan profesional dalam […]

  • Penjaga Jejuri Kejari Aru Diterungku Obral Rekrutmen CPNS Palsu

    Penjaga Jejuri Kejari Aru Diterungku Obral Rekrutmen CPNS Palsu

    • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
    • visibility 403
    • 0Komentar

    Polisi mengendus sepak terjang Fredrika Schipper dari korban penipuan. Beraksi dengan modus rekrutmen CPNS Korps Adhyaksa. Ringkasan : Fredrika awalnya dilaporkan terkait dugaan penipuan. Fredrika diduga menipu dengan modus rekrutmen CPNS. Sempat terancam dijemput paksa akibat dua kali penuhi panggilan polisi. Dipecat lantaran tidak bertugas 11o hari lalu diserahkan ke polisi. Ancaman pidana penjara maksimal […]

  • Muh. Ulwan Talaohu dan Rekam Pengalaman di Maluku

    Muh. Ulwan Talaohu dan Rekam Pengalaman di Maluku

    • calendar_month Selasa, 25 Agt 2026
    • visibility 266
    • 0Komentar

    Empat Jembatan Piru–Taniwel Tuntas, Pelaksanaan Berpedoman pada Ketentuan dan Pengawasan   AMBON.-DEMAL ; Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku memberikan penjelasan resmi terkait informasi mengenai pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan nasional yang berkembang di sejumlah media dan ruang publik. BPJN Maluku menegaskan bahwa setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan nasional dilakukan melalui mekanisme perencanaan, […]

  • Bos Dian Pertiwi Diduga Ubah Status Aset Daerah, Pemrov Turunkan Tim Penertiban

    Bos Dian Pertiwi Diduga Ubah Status Aset Daerah, Pemrov Turunkan Tim Penertiban

    • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
    • visibility 544
    • 0Komentar

    AMBON-DM : Sejumlah bidang tanah di ruas jalan Jendral Sudirman Kota Ambon yang selama ini menjadi aset Pemerintah Provinsi Maluku dikabarkan  telah beralih kepemilkan tanpa proses jelas. Salah satunya, tanah  yang dulunya dimiliki Tjeme dan pada tahun 1979 dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Kala itu status organisasi pemerintah masih menggunakan istilah Daerah Tingkat I membentuk Panitia Pembebasan […]

expand_less