Selasa, 25 Agu 2026
light_mode

Pangkas Jarak di Wilayah Kepulauan, Pemkab Maluku Tengah Hadirkan Mesin Cetak E-KTP di Banda

  • calendar_month Sabtu, 7 Mar 2026
  • visibility 168
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

 

MALUKU TENGAH .-DEMAL ; Sebagai upaya jemput bola untuk mempercepat pelayanan administrasi kependudukan di wilayah kepulauan dan daerah terluar. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah resmi menghadirkan fasilitas mesin cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kecamatan Banda.

Selama ini, warga di Kepulauan Banda harus menempuh perjalanan laut yang cukup jauh menuju ibu kota kabupaten di Masohi hanya untuk mengurus fisik KTP.

Selain memakan waktu yang lama, kondisi geografis tersebut juga menuntut biaya transportasi yang tidak sedikit bagi masyarakat.

Hadirnya mesin cetak mandiri di tingkat kecamatan ini disambut positif oleh warga setempat. Kebijakan Bupati Maluku Tengah dinilai sebagai bentuk nyata pemerataan layanan publik yang tidak lagi berpusat di pusat kota.

“Ini adalah kemajuan besar bagi kami di wilayah kepulauan. Sekarang urus KTP bisa selesai di tempat tanpa harus menyeberang jauh ke ibu kota kabupaten,” ujar salah seorang warga Banda, Jumat 6 Maret 2026.

Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir disela penyerahan mesin tersebut, menegaskan bahwa kebijakan ini adalah solusi konkret atas keluhan masyarakat yang selama ini terbebani jarak geografis.

Zulkarnain menjelaskan bahwa kebijakan ini hadir untuk menjawab tantangan geografis, di mana sebelumnya warga Banda harus menempuh perjalanan laut yang memakan waktu dan biaya besar ke pusat kabupaten untuk mengurus KTP.

Pihak pemerintah daerah juga menyatakan penyediaan fasilitas ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih cepat, mudah, dan efisien.

Kehadiran layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di tingkat kecamatan diharapkan dapat menuntaskan kendala kepemilikan dokumen identitas bagi warga yang selama ini terhambat akses geografis.

Ke depan, masyarakat berharap inovasi serupa dapat dikembangkan untuk jenis administrasi kependudukan lainnya. Upaya ini menjadi sinyal positif bahwa pembangunan pelayanan publik di Maluku Tengah terus bergerak inklusif, menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok nusantara.(*)

  • Penulis: Editor

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • “Tanpa Inklusi Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi Tidak Akan Berkeadilan”

    “Tanpa Inklusi Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi Tidak Akan Berkeadilan”

    • calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
    • visibility 232
    • 0Komentar

    LANGGUR.-DEMAL ; Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berkomitmen mempercepat akses keuangan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Wakil Bupati (Wabup) Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, pada pembukaan Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 menekankan, sistem keuangan yang inklusif merupakan prasyarat penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi […]

  • JPPI: Abaikan Konstitusi dan Salah Alokasi Anggaran Penddikan, Anak Jadi Korban

    JPPI: Abaikan Konstitusi dan Salah Alokasi Anggaran Penddikan, Anak Jadi Korban

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • visibility 296
    • 0Komentar

    JAKARTA.-DEMAL ; Kematian tragis seorang siswa Sekolah Dasar (SD) di NTT (29/1/2026) yang diduga mengakhiri hidup karena tak mampu membeli buku dan pena, bukan sekadar berita duka. Jaringan Pemantau Pendidikan Indoensia (JPPI) memaknai ini adalah sinyal lumpuhnya perlindungan hak anak atas pendidikan, khsususnya bagi mereka yang terkendala karena biaya. “Di tengah klaim pemerintah tentang anggaran […]

  • Bupati Pimpin Upacara HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 80

    Bupati Pimpin Upacara HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 80

    • calendar_month Minggu, 17 Agt 2025
    • visibility 270
    • 0Komentar

    LANGGUR -DM : Bupati Maluku Tenggara (Malra), Muhammad Thaher Hanubun memimpin upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih. Upacara detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-80 berlangsung di lapangan kantor bupati, Minggu (17/8) dihadiri jajaran Forkopimda, pimpinan BUMN/BUMD, stakeholder terkait, ASN, TNI-Polri, pelajar, serta masyarakat. Bupati Malra, Muhammad Thaher Hanubun bertindak sebagai Inspektur Upacara. Sementara itu, pembacaan naskah […]

  • Aleg DPRD Kota Ambon Dilaporkan Ke APH Dengan Dalil TPPU

    Aleg DPRD Kota Ambon Dilaporkan Ke APH Dengan Dalil TPPU

    • calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
    • visibility 556
    • 0Komentar

    AMBON-DM : Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Yos Sudarso Ambon Rawidin Ode dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku dan Polda  Maluku. Selasa,3 Juni 2025. Rawidin Ode selama menjabat sebagai Ketua Koperasi TKBM sejak 2014 silam dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) dengan dalil dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dana milik anggota Koperasi TKBM yang […]

  • Desentralisasi Kian Tergerus, Senator Bisri Dorong Revisi UU Otda

    Desentralisasi Kian Tergerus, Senator Bisri Dorong Revisi UU Otda

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • visibility 625
    • 0Komentar

    JAKARTA.-DEMAL; Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Bisri As Shiddiq Latuconsina menilai satu dekade terakhir, semangat desentralisasi yang lahir dari rahim reformasi kian tergerus. ” Saya mohon maaf tidak dalam menjustifikasi siapapun juga, tapi dalam 10 tahun terakhir ini semangat otonomi daerah ini sudah sangat tergerus,” kata Bisri dalam rapat antara Forum Kerjasama […]

  • Bos Dian Pertiwi Diduga Ubah Status Aset Daerah, Pemrov Turunkan Tim Penertiban

    Bos Dian Pertiwi Diduga Ubah Status Aset Daerah, Pemrov Turunkan Tim Penertiban

    • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
    • visibility 497
    • 0Komentar

    AMBON-DM : Sejumlah bidang tanah di ruas jalan Jendral Sudirman Kota Ambon yang selama ini menjadi aset Pemerintah Provinsi Maluku dikabarkan  telah beralih kepemilkan tanpa proses jelas. Salah satunya, tanah  yang dulunya dimiliki Tjeme dan pada tahun 1979 dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Kala itu status organisasi pemerintah masih menggunakan istilah Daerah Tingkat I membentuk Panitia Pembebasan […]

expand_less