Jumat, 16 Okt 2026
light_mode

Puncak Perayaan HUT Kota Langgur Watubun Ajak Masyarakat Bersatu

  • calendar_month Rabu, 8 Okt 2025
  • visibility 251
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

LANGGUR.-DEMAL; Kota Langgur harus tampil sebagai simbol kemajuan dan kemandirian Kabupaten Maluku Tenggara, bukan sekadar nama ibu kota di atas kertas. Demikian pernyataan Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Kota Langgur, yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Rabu 8 Oktober 2025.

Watubun menjelaskan bahwa secara historis, Maluku Tenggara merupakan wilayah yang sudah matang dalam aspek pemerintahan dan peradaban. Namun, sejak ditetapkannya Kota Tual sebagai daerah otonom baru, maka ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara resmi berpindah ke Langgur.

“Hanya saja dalam konteks pembangunan kota, kita baru berusia 14 tahun, sehingga masih dalam tahap pembenahan dan penataan,” ujarnya.

Watubun menekankan pentingnya menjaga identitas kultural, administratif, dan ekonomi Langgur sebagai ibu kota kabupaten.

Semangat pembentukan Kota Langgur juga harus mendorong penguatan pelayanan publik dan pemerintahan daerah, bukan justru mengaburkan perannya.

“Semangat pembentukan Kota Langgur jangan sampai mereduksi peran pemerintahan dan pelayanan publik. Justru harus memperkuat identitasnya sebagai pusat administrasi Kabupaten Maluku Tenggara,” tegasnya.

Selain itu, Watubun juga menyoroti masih adanya lembaga atau instansi vertikal yang beroperasi di wilayah Maluku Tenggara namun masih menggunakan nomenklatur ‘Kota Tual’.

Ia menilai hal ini perlu segera direidentifikasi dan disesuaikan dengan regulasi administratif yang berlaku.

“Misalnya, RRI atau Bank Maluku yang beroperasi di Maluku Tenggara seharusnya menyesuaikan nama dan lokusnya. Ini penting agar tidak terjadi kebingungan maupun kerugian administratif,” jelasnya.

Lebih lanjut, Watubun mendukung langkah Bupati Maluku Tenggara untuk mendorong perubahan nomenklatur lembaga-lembaga tersebut sebagai bagian dari penguatan identitas Kota Langgur. Ia menilai, persepsi publik terhadap Langgur sangat berpengaruh terhadap citra dan kemajuan daerah.

“Membangun kota bukan hanya soal fisik, tapi juga soal persepsi. Persepsi yang baik akan membawa keuntungan bagi masyarakat dan daerah,” tambahnya.

Selain itu, Watubun juga menyinggung sejumlah proyek strategis daerah, termasuk penyelesaian Jembatan Dian Pulau Tetoat yang ditargetkan rampung pada tahun ini.

Ia berharap, pada tahun 2026 sinergi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat semakin kuat dalam mempercepat pembangunan di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) VI.

“Saya berbicara juga sebagai wakil rakyat dari Dapil VI. Kini saatnya kita bersuara keras untuk memastikan Maluku Tenggara mendapatkan perhatian pembangunan yang seimbang. Karena kami di DPRD memegang palu bersama gubernur,” tegasnya.

Watubun juga menyerukan agar seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan menjauhi hal-hal yang merusak citra daerah, seperti penyalahgunaan narkoba, konsumsi minuman keras, dan tindakan kekerasan.

Ia memastikan DPRD akan terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri dan Polres Maluku Tenggara guna memperkuat keamanan dan stabilitas wilayah.

“Kalau pemimpin bersatu, rakyat akan tegak lurus dan berjalan maju,” ujarnya penuh semangat.

Peringatan HUT ke-14 Kota Langgur diharapkan menjadi momentum penting untuk meneguhkan komitmen bersama membangun ibu kota yang modern, berdaya saing, dan mencerminkan kebanggaan masyarakat Maluku Tenggara.(*)

Editor : Abd Karim

  • Penulis: Editor

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Golkar Usul Marasabessy, Suratnya Tak Kunjung Tiba di DPRD dan KPU Maluku

    Golkar Usul Marasabessy, Suratnya Tak Kunjung Tiba di DPRD dan KPU Maluku

    • calendar_month Senin, 15 Sep 2025
    • visibility 372
    • 0Komentar

    AMBON.-DM : Sudah delapan bulan berlalu, kursi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku yang ditinggalkan alm Rasyid Efendi Latuconsina masih kosong. Partai Golkar rupanya belum solid siapa yang layak untuk mengisi kursi ini, walaupun Azis Mahulette sebagai pemenang nomor urut dua telah dipecat keanggotaannya dari Partai Golkar. Sebagaimana informasi yang beredar, […]

  • Restrukturisasi Keuangan, PD Panca Karya Targetkan Transparansi dan Reaktivasi Subsidi

    Restrukturisasi Keuangan, PD Panca Karya Targetkan Transparansi dan Reaktivasi Subsidi

    • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
    • visibility 99
    • 0Komentar

    AMBON.-DEMAL; Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya Maluku tengah melakukan restrukturisasi besar-besaran guna memulihkan kondisi finansial dan operasional perusahaan. Langkah strategis ini dipimpin langsung oleh Direktur Keuangan PD Panca Karya yang baru, Marla Beatriecs Kailola. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan daerah yang sempat dikategorikan sebagai beban anggaran daerah tersebut kini bertransformasi ke arah digitalisasi guna menciptakan tata […]

  • Bos Dian Pertiwi Diduga Ubah Status Aset Daerah, Pemrov Turunkan Tim Penertiban

    Bos Dian Pertiwi Diduga Ubah Status Aset Daerah, Pemrov Turunkan Tim Penertiban

    • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
    • visibility 532
    • 0Komentar

    AMBON-DM : Sejumlah bidang tanah di ruas jalan Jendral Sudirman Kota Ambon yang selama ini menjadi aset Pemerintah Provinsi Maluku dikabarkan  telah beralih kepemilkan tanpa proses jelas. Salah satunya, tanah  yang dulunya dimiliki Tjeme dan pada tahun 1979 dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Kala itu status organisasi pemerintah masih menggunakan istilah Daerah Tingkat I membentuk Panitia Pembebasan […]

  • Panca Karya Bantah Terjadi Pungli di Lintasan Hunimua-Waipirit

    Panca Karya Bantah Terjadi Pungli di Lintasan Hunimua-Waipirit

    • calendar_month Rabu, 17 Jun 2026
    • visibility 208
    • 0Komentar

    AMBON,-DEMAL ; Direktur PD.Panca Karya M.Rany Tualeka menegaskan jika tarif untuk tiket di tiap kelas yang dipatok PD.Panca Karya pada lintasan Hunimua-Waipirit sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. “Tidak ada pungutan liar atau biaya lain-lain untuk penumpang kelas ekonomi. Harga tiket itu sudah sesuai dengan peraturan, dan tiket dibeli melalui aplikasi online,” tegas Tualeka […]

  • Senator Bisri Komit Kawal RUU Perlindungan Masyarakat Adat dan RUU Daerah Kepulauan

    Senator Bisri Komit Kawal RUU Perlindungan Masyarakat Adat dan RUU Daerah Kepulauan

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • visibility 643
    • 0Komentar

    AMBON.-DEMAL ; Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah mengajukan sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU) untuk disahkan sebagai produk hukum baru, diantaranya RUU Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan RUU Daerah Kepulauan. Anggota Komite I DPD RI Bisri As Shiddiq Latuconsina menyatakan, pihaknya sangat konsen memperjuangan kedua RUU terebut supaya dapat dibahas dan disahkan menjadi Undang-undang pada tahun […]

  • Bupati Malra Minta Tenaga Kesehatan di RSUD Utamakan Empati

    Bupati Malra Minta Tenaga Kesehatan di RSUD Utamakan Empati

    • calendar_month Jumat, 26 Jun 2026
    • visibility 222
    • 0Komentar

    LANGGUR.-DEMAL ; Untuk memastikan pelayanan kesehatan yang cepat dan berkualitas tidak cukup hanya ditopang fasilitas medis, tetapi juga membutuhkan sikap humanis dalam melayani pasien. Hal itu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam penguatan layanan di RSUD Karel Satsuitubun. Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun menegaskan, peningkatan mutu layanan kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan […]

expand_less